POKER ONLINE TERPERCAYA - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menilai, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih transparan ketimbang pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebagaimana klaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) beberapa waktu lalu, menurut Yenny, pernyataan sang menteri tidak mengandung unsur politis.
Indikator sederhana guna mendukung klaim tersebut, kata Yenni, ialah visi-misi Presiden Jokowi yang menjanjikan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sementara faktanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah mewajibkan aparatur sipil negara hingga satuan terkecil, wajib melaporkan harta kekakaannya.
"Dilihat dari visi-misinya, Jokowi menjanjikan keterbukaan informasi publik, salah satunya ya mewajibkan laporan harta kekayaan pejabat hingga level terkecil," imbuhnya.
Selain itu, jika melihat di Kementerian Keuangan, Yenny mengaku cukup puas karena sudah melihat beberapa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah terpublikasikan. Meski demikian, bukan berarti transparansi era Presiden Jokowi tanpa catatan. Terlebih pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang terbentuk baru 67 persen.
"APBN sudah bisa dilihat, tapi menurut data per maret 2014, transparansi dan akuntabilitas masih rendah dan baru 67 persen PPID yang baru terbentuk," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment